Mulai 2018, Urus Izin Investasi Cukup Datang ke Satu Tempat

Mulai 2018, Urus Izin Investasi Cukup Datang ke Satu Tempat

Pengurusan perizinan untuk berinvestasi mulai awal tahun depan bakal dilakukan di satu gedung terpadu. Seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) akan berada di satu gedung untuk mempermudah investasi.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, di Januari atau Februari 2018 mendatang pelayanan terpadu satu pintu alias single submisssion bisa terwujud. Dengan beroperasinya perizinan terpadu satu pintu ini diharapkan juga bisa meningkatkan peringkat kemudahan berusaha alias ease of doing business (EODB) bisa lebih baik dari posisi 72 saat ini.

"Kira-kira bulan-bulan Januari-Februari sistem ini setiap permintaan investasi orang apply kita bisa tahu dan satgas di Kementerian Lembaga yang terkait Kemenperin, Kementerian ESDM berkewajiban ambil langkah supaya selesai dan di Satgas pusatnya tahu ada di mana nanti. Sehingga kita percaya EODB tahun depan yakin betul akan lakukan perbaikan lebih spektakuler dari tahun lalu," kata Darmin dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).

Di dalam pelayanan terpadu satu pintu nanti atau single submission service, semua Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah berada di bawah atap yang sama. Sehingga perizinan investasi yang saat ini perlu dilakukan di daerahnya langsung, nantinya bisa diurus dalam sekali jalan.

"Tugasnya memonitor dan ambil inisiatif masalah terhadap semua perizinan yang sedang berjalan dan kita sudah tahap akhir selesaikan sistem ini," tutur Darmin.

"Pertengahan tahun depan itu orang investor datang ke satu bangunan dia apply, dia udah bisa beli tanah semuanya selesaikan melalui sistem dan ada Satgas semua bergabung," tutup Darmin.

Tak Juga Urus Izin, Pemilik Rumah Indekosan Berkedok Toserba Dipastikan Dapat SP-1

Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, memastikan pengiriman surat peringatan pertama (SP1) kepada pemilik dan pengelola rumah indekosan berkedok toko serba ada (toserba) di Jalan Tole Iskandar, Depok, pekan depan.

Alasannya menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan DPMPTSP, Ahmad Oting, setelah diberikan batas waktu selama seminggu, pihak pengelola rumah indekoasan itu tidak memiliki itikad baik untuk mengurus perizinannya ke Pemkot Depok.

Toserba yang dimaksud ialah Toserba Bin Ziaan yang terletak di Jalan Tole Iskandar, RT 4/RW 6, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, pekan depan.

"Kita akan layangkan surat peringatan pertama ke mereka. Sebab sudah seminggu lebih, kami beri waktu, mereka belum ngurus perizinan juga. Saya gak tahu kenapa," kata Ahmad Oting kepada Warta Kota.

Surat peringatan itu, katanya, tengah disiapkan. Ahmad
Oting berharap dengan dilayangkannya SP-1 atau teguran pertama ini, pengelola dan pemilik rumah indekosan, segera mengurus perizinannya, jika mereka tidak ingin rumah indekosan20 kamar yang ada di sana disegel.

"Sudah seminggu lebih kami beri waktu, mereka belum ngurus perizinan juga" katanya.

Ia mengatakan, Kamis (23/11/2107) lalu, atau sehari setelah pihaknya melakukan sidak, pengelola rumah indekosanmendatangi DPMPTSP Depok dan berjanji mengurus perizinan.

Saat itu DPMPTSP memberikan waktu seminggu bagi pengelola untuk pengajuan perizinnya. Jika tidak, DPMPTSP akan menutup operasional rumah indekosan itu.

"Kita lihat sampai seminggu. Ada itikad baik atau tidak dari mereka untuk mengurus perizinan. Kalo tidak, saya akan buatkan SP-1 untuk menutup sementara kos-kosannya," kata Oting waktu itu.

Ahmad Oting menambahkan, pihaknya akan melakukan lagi kordinasi internal untuk memberikan peringatan keras kepada pihak pengelola agar bersedia mengurus perizinan.

"Kalau tidak mau urus izin juga, maka bisa disegel. Penyegelan akan menjadi kewenangan Satpol PP Depok," kata Oting.

Diketahuinya keberadaan rumah indekos ilegal berkedok Toserba yang sudah beroperasi selama tiga bulan ini berawal dari laporan warga yang merasa terganggu kenyamanannya.

Warga melaporkan, hingga di atas pukul 22.00 sering terdengar suara bising dari lantai dua dan tiga bangunan yang mengganggu kenyamanan warga meskipun toserbanya sudah tutup.

Setelah menerima laporan warga DPMPTSP Depok pada Rabu (22/11/2017) lalu melakukan sidak. Temuan hasil sidak menunjukkan adanya 20 kamar indkosan di sana. Saat itu pemilik dan pengelola Toserba mengklaim sudah memiliki izin usaha rumah indkosan selain izin toserba.

Mereka lalu berjanji akan menunjukkan bukti izin itu dan mendatangi Kantor DPMPTSP Kota Depok, Kamis (23/11/2017) atau keesokan harinya.

Namun saat mendatangi DPMPTSP, pengelola tidak dapat menunjukkan bukti surat izin dan berjanji mengurus atau mengajukan perizinan dalam waktu seminggu.

Namun setelah lewat waktu seminggu, pemilik dan pengelola rumah indekosan tidak juga mengurus perizinannya dan dianggap tidak memiliki itikad baik.

Narasumber : http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/01/tak-juga-urus-izin-pemilik-rumahindekosan-berkedok-toserba-dipastikan-dapat-sp-1

Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Jakarta Tak Punya Izin Usaha

Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Jakarta Tak Punya Izin Usaha

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta kembali menggelar sidak ke sejumlah tempat hiburan malam dari Senin malam hingga Selasa dini hari. Sejumlah tempat hiburan malam diketahui tak memiliki kelengkapan surat izin usaha.

Seperti ditayangkan Patroli Indosiar, Selasa (26/12/2017), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta melakukan sidak di lima wilayah Jakarta untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan memonitor kelengkapan perizinan tempat hiburan malam yang kerap disalahgunakan.

Salah satu tempat hiburan malam yang disidak adalah tempat hiburan di Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara. Petugas juga mendatangi hiburan karaoke di kawasan Mangga Dua dan hotel di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dari hasil sidak, sejumlah tempat hiburan malam ditemukan tak memiliki kelengkapan perizinan atau surat izin yang sudah habis masa berlaku.

Narasumber : http://news.liputan6.com/read/3206691/sejumlah-tempat-hiburan-malam-di-jakarta-tak-punya-izin-usaha